Tiongkok Menerapkan Kebijakan Untuk Naikan Pajak Kondom

Berdasarkan laporan terbaru, Tiongkok akan memberlakukan kebijakan pajak baru yang signifikan terhadap alat kontrasepsi, menandai perubahan besar dalam strategi kependudukan negara tersebut.

Berdasarkan laporan terbaru, Tiongkok akan memberlakukan kebijakan pajak baru yang signifikan terhadap alat kontrasepsi, menandai perubahan besar dalam strategi kependudukan negara tersebut.

Berikut adalah poin-poin utama dari kebijakan tersebut:

Pajak Baru pada Alat Kontrasepsi

Mulai 1 Januari 2026, Tiongkok akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 13% pada kondom dan alat kontrasepsi lainnya. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 30 tahun (sejak 1993) barang-barang tersebut dikenakan pajak, setelah sebelumnya selalu dibebaskan dari PPN.

Mengapa Kebijakan Ini Diambil?

Langkah ini merupakan bagian dari pergeseran strategi dari pengendalian kelahiran menuju promosi kelahiran (pro-birth strategy). Beberapa alasan utamanya meliputi:

  • Pertumbuhan Populasi Negatif: Angka kelahiran Tiongkok terus menurun sejak 2017. Dalam tiga tahun terakhir, angka pertumbuhan populasi turun di bawah nol (jumlah kematian lebih banyak daripada kelahiran).
  • Masalah Penuaan Penduduk: Tiongkok menghadapi krisis penuaan penduduk yang semakin akut.
  • Pendanaan Program Anak: Pendapatan pajak tambahan ini rencananya akan digunakan untuk mendanai subsidi pengasuhan anak dan pendidikan.

Pendekatan “Wortel dan Tongkat” (Carrot and Stick)

Tiongkok menggunakan kombinasi insentif dan disinsentif untuk mendorong warga memiliki anak:

  • Insentif (Wortel): * Subsidi tahunan sekitar 3.600 yuan (±Rp7,8 juta) untuk setiap anak di bawah usia tiga tahun.
    • Pembebasan PPN untuk layanan penitipan anak (childcare) dan biro jodoh (matchmaking).
    • Target pemerintah untuk menanggung seluruh biaya medis terkait kelahiran anak pada tahun 2026.
  • Disinsentif (Tongkat): * Pengenaan pajak 13% pada kontrasepsi untuk membuat pencegahan kehamilan menjadi lebih mahal secara relatif.

Latar Belakang Kebijakan Kependudukan Tiongkok

Kebijakan ini mencerminkan evolusi drastis dari sejarah kependudukan Tiongkok:

  • 1980 – 2015: Kebijakan Satu Anak (Ketat).
  • 2016 – 2021: Kebijakan Dua Anak.
  • 2021 – Sekarang: Kebijakan Tiga Anak.

Anehnya, situasi ini menunjukkan betapa dinamisnya kebijakan negara dalam merespons tantangan zaman. Bagi Anda yang suka mengikuti tren atau kejutan yang tak terduga dalam hidup, fenomena pergeseran kebijakan yang drastis ini terkadang terasa seperti kejutan unik4d yang muncul secara tiba-tiba di berita utama internasional—sebuah variabel baru yang harus dihitung oleh masyarakat dalam merencanakan masa depan mereka.

Leave a Comment